Otoritas Regulasi, Struktur Kepemilikan Bank BUMN Tidak Sapat Diperlakukan Sebagai Tindakan Netral Terhadap Valuasi Pasar

Makassar, Liputanpost.com – Struktur Sektor keuangan Indonesia tetap bercorak kuat bank – based dengan sektor perbankan berperan sebagai salur an utama intermediasi dana dan transmisi kebijakan moneter menuju sektor rill.

Dalam struktur industri tersebut, Himpunan bank milik negara HIMBARA menempati posisi strategi, tiga bank utamanya yaitu Bank Rakyat Indonesia BBRI, Bank Mandiri BMRI dan Bank Negara Indonesia BBNI secara agregat mengelola total aset diatas IDR 4,8 kuadriliun pada ahir 2024.

Bukan itu saja HIMBARA tidak hanya berperan sebagai entitas komersial dengan skala terbesar di kawasan Asia Tenggara tapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional sebagai mana di diamanatkan Undang- Undang no 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Hal ini di ungkapkan Defran Siska dalam Disertasinya tentang Pengaruh Return On Equity,Loan To Deposit Ratio,dan Non- Performing Loan terhadap price to book value Bank Himbara Periode 2004-2024 : Pendekatan panel ARDL, Pooled mean group dengan moderasi Government Ownership, saat mengikuti uji kompetensi untuk meraih Gelar Doktor Ilmu Managemen Pada Program Pascasarjana PPs umi makasar di kampus PPs umi urip sumaharjo makasar Sabtu 8 Agustus 2026.

Gelar Uji kompetensi dipimpin Direktur PPs umi makasar Prof Dr.H.La Ode Husen SH.,M.Hum dengan penyanggah Prof Dr.Masdar Mas’ud SE.,MS.i., Dr.Julianti Sidik Tjan SE.,MSA. Ak.,CA., Dr.Hj.Nurpadila SE.,MSi., Dr.Budiandriani SE.,MM., Prof Dr. Muhammad Ali SE. M.Si., Dr Andika Prawira Buana SH.MH.

Sementara Promovenda dalam menyelesaikan Disertasinya dibimbing Prof Dr.H.Abd Rahman Mus sebagai Promotor bersama Prof Dr.H.Mursalim La Ekkeng SE.,MSi., Asean CPA dan Dr.Lukman Khalid SE.,MSi masing-masing sebagai Promotor 1 dan 2.

Menurut Promovenda Defran Siska mandat ganda antara orientasi komersial dan orientasi kebijakan publik menjadikan valuasi pasar bank HIMBARA sebagai persoalan teoritis yang khas dan belum sepenuhnya tuntas dalam literatur perbankan Indonesia.

Ditambahkan kerangka valuasi konvensional yang menempatkan profitabilitas kualitas aset, efektivitas intermediasi dan struktur kepemilikan sebagai pilar determinan telah diuji ekstensif meski demikian generalisasi temuan tersebut pada bank dengan kepemilikan pemerintah dominan menghadapi tantangan teoritis yang belum terselesaikan.

Karena itu Defran Siska mengingatkan manajemen Himbara, komunikasi pasca- shock perlu diperkuat terutama pada bank dengan kecepatan penyesuaian yang lemah, ekspektasi pasar terhadap fluktuasi prifitabilitas jangka pendek perlu dikelola sehingga diskon volatilitas tidak menekan valuasi secara berlebihan termasuk pelaporan yang membedakan laba dari efisiensi operasional dan laba dari mandat publik perlu dikembangkan.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan jelas Defran Siska bagi otoritas regulasi,penataan struktur kepemilikan bank BUMN tidak dapat diperlakukan sebagai tindakan netral terhadap valuasi pasar sehingga transisi struktur harus disertai komunikasi kebijakan.

Toleransi pasar terhadap kenaikan kredit bermasalah pada bank BUMN dapat melemahkan disiplin pasar sebagai mekanisme pengasan komplementer, sehingga penguatan pengawasan berbasis risiko dan transparansi metodologi pelaporan kualitas aset menjadi prioritas dalam pelaksanaan amanat Undang- Undang no 4 tahun 2023. (Jahja)