Pangandaran — Puluhan ribu warga di Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Tidak adanya SPBU di wilayah pegunungan tersebut membuat warga—yang mayoritas berprofesi sebagai petani—harus bergantung pada kios bensin eceran dan pembelian menggunakan jeriken ke luar wilayah.

​Anton, salah seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa masyarakat sebenarnya paham dan patuh pada aturan pembelian BBM menggunakan jeriken, termasuk melengkapi surat rekomendasi dari desa dan Dinas Pertanian. Namun, keterbatasan akses membuat mereka serba salah.

Baca Juga:Akhiri Polemik Logistik Pangan, Karang Taruna dan Yayasan Adlan Sehat Sejahtera Sepakat Damai

​”Masyarakat sadar hukum dan membeli sesuai prosedur. Masalahnya, di Langkaplancar tidak ada SPBU, sementara BBM sangat dibutuhkan untuk operasional motor, traktor, gergaji mesin, hingga pompa air,” ujar Anton, Rabu (2/9/2026).

Dampak kelangkaan ini dirasakan langsung oleh warga.

Tesa Rodiansyah, seorang petani di Desa Cimanggu, mengaku sudah dua hari tidak mendapatkan BBM di kios eceran karena stok habis. Akibatnya, proses distribusi hasil panennya tertunda.

Baca Juga:Pihak Yayasan Membantah Dengan Bukti Tudingan Surat Yang di Layangkan Ke Komisi II DPRD Pangandaran

​”Kemarin tidak kebagian, sekarang juga. Padahal saya harus mengantar hasil panen, mana harga timun sedang turun,” keluh Tesa.

​Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Dede Efendi, membenarkan bahwa sekitar 50 ribu penduduk di 15 desa kini makin sulit membeli BBM ke SPBU terdekat yang berada di Kecamatan Parigi.

​Dede menjelaskan, kendala utama belum berdirinya SPBU di Langkaplancar adalah kondisi geografis yang ekstrem. Medan pegunungan dengan jalan berkelok dan curam dinilai menyulitkan armada tangki Pertamina untuk melintas.

​”Dulu ada kebijakan warga boleh membeli pakai jeriken asal ada rekomendasi dinas. Tapi sekarang makin sulit. Kendala utamanya memang akses jalan untuk truk tangki Pertamina,” kata Dede.

​Dede berharap Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan pihak terkait segera merumuskan diskresi atau kebijakan khusus.

Selain melonggarkan mekanisme aturan bagi warga, pemerintah didesak mencari solusi fasilitas penyaluran BBM yang aman dan terjangkau agar roda perekonomian warga Langkaplancar tidak lumpuh.

(Red)