PANGANDARAN, Liputanpost.com – Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan aturan ketat terkait penyedia atau pemasok bahan baku pangan untuk Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Dede Sutiswa Nataatmaja, menegaskan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal sebagai mitra utama pasokan pangan.

“Kami di DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong agar pasokan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan komunitas dan pelaku usaha lokal. Hal ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya kepada media, Kamis (27/08/2026)

Baca Juga:Fraksi PKB Tolak Hibah Lahan 30 Hektar ke ISBI, Minta Pemda Pangandaran Tunda Kebijakan

Diharapkan, pihak yang menjadi pemasok SPPG utamanya adalah petani, peternak, dan nelayan lokal. Mereka menjadi prioritas utama penyedia bahan pangan segar seperti beras, sayuran, buah, telur, ayam, hingga ikan, langsung dari lingkungan setempat.

Dede menambahkan, kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG dengan para pemasok lokal harus berjalan optimal, berkelanjutan, dan transparan. (Red)