60 Pekerja Cleaning Service di RSUD Pandega Siap Mogok Kerja, Polemik Gaji dari Manajemen PT Prabu Niskala Dewata jadi Sorotan

Pangandaran – Pengelolaan tenaga kerja alih daya di lingkungan RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran menjadi sorotan. PT Prabu Niskala Dewata, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang menaungi puluhan pekerja cleaning service di rumah sakit tersebut, menghadapi kritik menyusul munculnya sejumlah keluhan terkait pemenuhan hak-hak pekerja.
Persoalan yang mencuat bukan perkara sepele. Sejumlah pekerja mengeluhkan pembayaran gaji yang kerap melewati waktu, hak Tunjangan Hari Raya (THR) yang disebut belum dipenuhi sebagaimana mestinya, hingga adanya potongan penghasilan untuk kebutuhan perlengkapan kerja seperti seragam, sepatu, dan perlengkapan lainnya.
Situasi ini semestinya menjadi perhatian serius manajemen PT Prabu Niskala Dewata. Sebab, hubungan kerja tidak boleh hanya menuntut kedisiplinan, loyalitas, dan tanggung jawab pekerja, sementara pemenuhan hak dasar mereka justru menjadi persoalan yang terus berulang.
Pembayaran upah merupakan kewajiban hukum pemberi kerja, bukan bentuk kemurahan hati perusahaan. Pekerja yang telah menjalankan tugasnya berhak memperoleh upah sesuai perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika keterlambatan pembayaran terjadi berulang kali, persoalannya tidak lagi cukup diselesaikan dengan janji atau penjelasan administratif. Manajemen perlu memberikan kepastian mengenai jadwal pembayaran, penyelesaian tunggakan apabila ada, serta mekanisme agar persoalan serupa tidak terus terulang.
Lebih jauh, persoalan THR juga harus dijelaskan secara terbuka. Hak tersebut memiliki dasar hukum dan tidak semestinya diperlakukan sebagai pemberian sukarela perusahaan.
Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.
Pasal 2 dan Pasal 3 menjelaskan pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak atas THR dengan besaran sesuai masa kerja.
Berikutnya didukung oleh Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 telah menegaskan bahwa THR tahun 2026 wajib dibayarkan penuh, tidak dicicil, dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
Seragam dan Sepatu, Mengapa Dibebankan kepada Pekerja?
Hal lain yang turut menuai keberatan adalah dugaan pemotongan gaji untuk pengadaan seragam, sepatu, dan perlengkapan kerja.
Jika benar pemotongan tersebut dibebankan kepada pekerja tanpa dasar dan persetujuan yang sah, manajemen perlu menjelaskan landasan hukumnya. Jangan sampai pekerja justru harus menanggung biaya untuk memenuhi kebutuhan operasional yang semestinya menjadi tanggung jawab penyelenggara pekerjaan.
Perusahaan alih daya semestinya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kontrak dengan pengguna jasa, tetapi juga memastikan hak, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
Salah seorang karyawan yang identitasnya tidak dipublikasikan berhasil ditemui di lingkungan RSUD Pandega mengungkapkan, persoalan keterlambatan gaji bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, pembayaran upah yang seharusnya diterima pada awal bulan terkadang baru direalisasikan hingga pertengahan bulan.
Bahkan, pembayaran gaji sebelumnya pernah dilakukan dalam dua kali pencairan.
“Bukan soal besar atau kecilnya uang, tetapi kalau pembayaran gaji rutin dan berkelanjutan, kami bisa mengatur kebutuhan. Namun, ketika pembayaran tersendat, dicicil, tentu berdampak pada kebutuhan keluarga,” ungkapnya pada awak media Selasa, 10/11/2026,
Dia menambahkan, penyampaian aspirasi tersebut bukan bertujuan menciptakan keributan ataupun melakukan tindakan anarkis. Para pekerja hanya ingin hak mereka dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menyampaikan ini dengan santun. Harapan kami sederhana, perusahaan bisa membayar gaji tepat waktu sesuai ketentuan yang sudah ada, THR juga dibayarkan, lalu serahkan sisa seragam yang belum kami terima, karena (seragam) itu kan dari uang kami, karena sudah terlalu lama, ya, kami menanyakan ke pihak perusahaan, itu saja” Imbuhnya
Akumulasi persoalan tersebut mendorong sekitar 60 pekerja berencana melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (11/11/2026).
Manajemen Harus Bertanggung Jawab
Rencana mogok kerja ini seharusnya dibaca sebagai sinyal serius bahwa komunikasi dan penyelesaian persoalan hubungan industrial belum berjalan sebagaimana mestinya.
Pada ketentuan Pasal 137 dan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan.
Mogok kerja merupakan hak pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Manajemen PT Prabu Niskala Dewata perlu segera membuka ruang dialog dengan pekerja, memberikan penjelasan transparan mengenai pembayaran upah dan THR, mengklarifikasi dasar pemotongan gaji, serta menyampaikan langkah konkret penyelesaian.
Di sisi lain, pihak RSUD Pandega sebagai pengguna jasa juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama alih daya berjalan sesuai ketentuan. Pelayanan rumah sakit tidak boleh terganggu, tetapi perlindungan hak pekerja juga tidak boleh dikorbankan.
Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan tenaga medis. Para pekerja kebersihan yang menjaga lingkungan rumah sakit tetap bersih dan nyaman juga memiliki kontribusi penting yang patut dihargai melalui perlakuan kerja yang layak.
Jangan sampai pekerja baru mendapatkan kepastian setelah melakukan aksi. Hak normatif bukan sesuatu yang harus diperjuangkan berulang kali melalui ancaman mogok kerja, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan sejak awal.
Catatan: awak media telah menghubungi CEO Founder PT Prabu Niskala Dewata (S.R) melalui media pesan WhatsApp berupaya meminta klarifikasi tetapi belum mendapat tanggapan hingga berita ini ditayangkan. (Ramdani)




Leave a Reply